MALANG, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, memproyeksikan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui pendataan yang akurat, Pemkot Malang berharap implementasi program-program pemerintah kelak dapat lebih presisi dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menegaskan urgensi dari agenda pendataan ini, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, memandang bahwa data mutakhir sangat krusial bagi pemerintah daerah untuk memotret realitas kondisi warga secara valid.
“Sensus Ekonomi sifatnya maha penting bagi pemerintah supaya mampu mengambil langkah membentuk kebijakan pembangunan untuk banyak sektor dengan dasar data sehingga penerapannya bisa lebih tepat sasaran,” katanya di Kota Malang, Kamis (11/6/2026).
Untuk menyukseskan pendataan yang dijadwalkan berlangsung selama 2,5 bulan, ia mendorong para petugas di lapangan untuk bekerja secara optimal. Di sisi lain, Pemkot Malang juga terus menggencarkan sosialisasi guna mengedukasi masyarakat agar bersedia memberikan informasi faktual kepada petugas tanpa keraguan.
“Warga tidak perlu khawatir data personal karena kerahasiaan dan keamanan data terjamin. Kami berharap warga bisa mengisi data kuesioner se-valid dan serealistis mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin, saat dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan bahwa pihaknya telah mengerahkan 627 petugas untuk pelaksanaan SE 2026. Ratusan personel ini terus dimatangkan kapasitasnya melalui program pelatihan yang dibagi ke dalam tiga gelombang.
Selama masa tugasnya, setiap petugas dibebani target untuk menghimpun informasi dari minimal 750 responden, yang berarti mereka harus mampu mendata sekitar 10 hingga 13 responden setiap harinya. Guna mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya penguasaan instrumen oleh setiap personel.
“Maka dari itu semua petugas diminta mempelajari pertanyaan yang nantinya diajukan ke masyarakat, seperti rumah tangga dan unit usaha,” katanya sebagaimana dikutip Antara.
Selain melakukan wawancara langsung, petugas juga diwajibkan menempelkan stiker di bangunan yang telah didata sebagai bukti validitas sasaran responden. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa lanskap perekonomian saat ini telah berkembang sangat pesat, sehingga cakupan pendataan harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif menyentuh profesi-profesi baru.
“Semua sektor harus didata saat door to door, kalau hasil sensus pada 2016 terdapat sekitar 116 ribu usaha, mulai UMKM sampai dengan yang besar tetapi sekarang kan bisa berbeda karena juga ada ojek online, toko online, sampai youtuber,” ujarnya.
