BALI, PIJARNEWS.ID – Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Ivanovich Agusta mengungkapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menjadi peluang peningkatan ekonomi bagi desa penghasil beras premium.
“Sekarang sudah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan komponen-komponen yang PPN-nya 12 persen, pada intinya kan itu komponen yang mahal ya. Kalau untuk komoditas premium, desa yang menjadi penghasil beras premium justru dia bisa dapat keuntungan, sih, karena akan lebih tinggi harganya,” ujarnya di Badung, Bali pada Kamis (19/12/2024).
Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen hanya berlaku bagi pelanggan PLN yang memiliki daya listrik 3.500-6.600 VA, sedangkan masyarakat desa rata-rata merupakan pelanggan PLN dengan daya listrik 1.300 VA.
“Pada intinya kan itu komponen yang mahal ya, misalnya kalau beras itu disebut beras yang premium, artinya bukan yang biasa dipakai masyarakat desa. Jadi, kita yakin untuk masyarakat desa kebanyakan nggak terlalu banyak pengaruh, kan listriknya juga di atas 3.500 VA, rata-rata masyarakat desa kan 1.300, jadi ya masih aman sih,” jelasnya sebagaimana dikutip Antara.
Ia juga menyarankan berkaitan dengan digitalisasi desa menuju desa cerdas, kenaikan PPN 12 persen bisa diatasi dengan pengecualian barang-barang elektronik menjadi tidak dikategorikan sebagai barang mewah apabila memang dibutuhkan untuk keperluan desa.
“Jika diperlukan, Kementerian Desa bisa mengajukan usulan yang tidak usah dianggap barang mewah. Misalnya, untuk pembelian alat-alat komunikasi dan digital, karena itu untuk kepentingan masyarakat desa, kita bisa mengusulkan supaya tidak dikecualikan dari usulan itu,” katanya.
Sementara itu pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi mengikuti penetapan PPN 12 persen tahun depan.
