JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa Presiden diminta merespon positif terkait petisi kritikan dari berbagai perguruan tinggi demi mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Sebab petisi kritikan itu menunjukkan kehirauan mereka terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
”Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspon positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024,” ujarnya pada Minggu (4/2/2024).
Mu’ti juga juga menegaskan, terkait dengan beberapa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah semuanya merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu.
”Pernyataan itu tidak mewakili warga Muhammadiyah maupun Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Pernyataan tersebut sikap perseorangan atau kelompok tertentu,” ungkapnya.
Mu’ti menyatakan, PP Muhammadiyah memahami maraknya pernyataan sikap yang diinisiasi sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sikap tersebut sebagai wujud keresahan para guru besar dan civitas akademika.
Pernyataan sikap, lanjutnya, juga sah sebagai wujud berdemokrasi. Terlebih dalam konteks ini mengkritisi dinamika yang terjadi. Tentunya bertujuan untuk menjaga masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
Sebelumnya civitas akademika dan guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga menyampaikan petisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo yang menyimpang dalam menjalankan konstitusi saat menghadapi Pemilu 2024.
Pernyataan sikap diwakili oleh anggota Dewan Guru Besar UMY, Prof Akif Khilmiyah. Beliau menyebut proses Pemilu 2024 mulai tidak sehat. Ditunjukan dengan adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara.
Prof Akif mencontohkan bagaimana institusi-institusi pemerintah digerakkan jelang Pemilu. Lalu peran KPK yang dikebiri dalam membasmi korupsi. Hingga peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak berjalan sebagai pengawas pemerintahan.
“Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti,” tegas Prof Akif saat membacakan pesan kebangsaan dan imbauan moral Dewan Guru Besar UMY kepada seluruh penyelenggara negara di Kampus UMY pada Sabtu (3/2/2024) lalu.
Sebelumnya Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) sudah menyampaikan petisi keritikan senada. Mereka mendesak presiden sampai pejabat daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu. (msqn)
