SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Bertempat di Aula Mas Mansyur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menjadi saksi pentingnya upaya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Jawa Timur.
Rapat koordinasi yang dihadiri kurang lebih 200 orang dari seluruh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah-Aisyiyah se-Jawa Timur ini bertujuan untuk membahas strategi dan langkah konkret dalam mengoptimalkan layanan sosial bagi masyarakat.
Dalam acara ini, para peserta akan berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan solusi yang efektif untuk menghadapi berbagai isu sosial yang berkembang. Melalui sinergi ini, diharapkan pelayanan sosial yang diberikan dapat lebih responsif dan berkualitas, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Sejumlah narasumber memberikan materi, mulai dari Pedoman Amal Usaha Muhammadiyah Sosial (AUMSOS), disampaikan oleh MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Zaenal Abidin M.Si. Narasumber lain dari Tim Teknis Kementerian Sosial , Arif An S.H., menyampaikan tentang Jejaring dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif LKS.
Termasuk materi Sistem Perlindungan Anak oleh Budiyati M.Pd. dari Konsultan Lembaga Layanan Anak Provinsi Jawa Timur dan MPKS PWA Jatim. Salah satu narasumber, Fadly Yulianto, S.ST., M.A. Konsultan Kementerian Sosial dan Anggota MPKS PWM menegaskan bahwa “MPKS dan LKS dilingkungan PWM Jatim sudah saatnya membuat acuan dalam Standar Akreditasi LKS, Sertifikasi dan Tahapan Layanan Sosial di LKSA.”
Ia menekankan pentingnya acara ini sebagai respon dan memitigasi kasus perundungan, kekerasan dan pelecehan seksual yang marak terjadi pada anak. Sehingga diperlukan akreditasi dan sertifikasi lembaga dan SDM sebagai dasar utk melakukan monitoring serta meningkatkan kualitas layanan pada LKSA.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini, dilaksanakan secara interaktif dan konstruktif. Dari kegiatan rakor ini diharapkan ada memberikan pemahaman yang sama dalam pengelolaan LKS dan LKSA.
Sehingga target dari rakor ini adalah setidaknya 70 persen LKS dan LKSA di Jawa Timur terakreditasi pada tahun 2026. Turut hadir dalam acara tersebut juga anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rayat Provinsi Jawa Timur Suli Daim yang membahas tentang akses bantuan di Provinsi Jatim.
