MALANG, PIJARNEWS.ID – Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. mengungkapkan bahwa terdapat empat aspek penting yang perlu diupayakan agar pemerintahan yang diemban kepala daerah bisa berjalan sukses dan berkelanjutan.
“Keterbatasan dana masih menjadi problem utama pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Karena itu, pemilihan skala prioritas yang tepat adalah hal krusial untuk dilakukan agar kepuasan masyarakat atas public utilities setara dengan pajak yang dibayar”, ungkapnya.
Ia juga menilai bahwa prioritas yang tepat dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu solusinya. Setidaknya, daerah-daerah bisa menyelesaikan dulu masalah infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Ditambah dengan kemudahan akses jalan di tiga bidang itu.
Untuk infrastruktur di bidang wisata, ketika orang selesai menikmati tempat wisata, seharusnya orang tersebut bisa bekerja lebih giat. Sebab pariwisata diharapkan dapat mengembalikan energi untuk produktif. Tujuan itu tidak akan tercapai ketika kondisi pariwisata dan akses menuju lokasinya mengecewakan.
Begitupun di bidang pendidikan, minimal akses pendidikan dasar bagi masyarakat terpenuhi seluruhnya. Hal ini bisa dilihat dari seberapa banyak perbandingan anak usia sekolah dengan yang bersekolah atau Angka Partisipasi Murni (APM).
“Pemetaan data semacam itu bisa di jadikan dasar untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Jadi, prioritas penggunaan anggarannya digunakan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah bisa menuntaskan pendidikan dasar lebih dulu. Adapun untuk memaksimalkan APM adalah pendidikan gratis. Namun untuk dapat mewujudkannya, masyarakat harus tertib dan ikhlas membayar pajak,” jelasnya.
Sementara untuk bidang kesehatan, keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Ada berbagai macam variabel yang bisa dijadikan tolak ukur, semisal seberapa dekat jarak fasilitas kesehatan, angka kematian ibu setelah melahirkan, Tuberculosis (TBC), stunting, hingga ketersediaan jumlah tenaga kesehatan (nakes).
Sebagai contoh, berdasar data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) di Malang Raya, dalam 1,5 tahun, sudah ada sekitar 39 ibu hamil yang meninggal. Data itu bisa menjadi bahan untuk mengambil kebijakan tentang pembangunan infrastruktur kesehatan.
“Terpenuhinya infrastruktur tiga bidang di atas perlu ditunjang dengan kelayakan akses jalan. Kelayakan jalan akan menunjang banyak hal, termasuk memecahkan masalah kendala pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan dana yang sangat besar. Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus bisa dimaksimalkan karena terdapat pajak daerah di dalamnya. Begitupun lembaga eksekutif dan legislatif harus mampu mendistribusikannya sesuai kondisi di lapangan.
