JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Republik Indonesia tengah menyusun regulasi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa di Indonesia sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada energi. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada kegiatan Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).
Ia mengatakan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diperkirakan akan rampung pekan depan, dengan dia ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi. Inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan.
“Nanti kita akan membangun listrik berbasis solar panel. Sudah dihitung investasinya kira-kira 100 miliar dolar AS,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara.
Ia menyampaikan nantinya setiap desa akan mengalokasikan 1–1,5 hektare lahan untuk instalasi panel surya. Dengan target 80.000 desa, total lahan yang akan digunakan mencapai sekitar 120 ribu hektare.
“Jika dana subsidi energi dipakai untuk membangun panel surya, dalam waktu empat hingga lima tahun, kita tidak perlu lagi mengeluarkan subsidi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menambahkan sistem kelistrikan ini dirancang untuk terintegrasi secara lokal, dimulai dari tingkat desa, lalu kecamatan, hingga kabupaten, dengan penyimpanan energi menggunakan teknologi baterai Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kelistrikan secara signifikan, mengingat biaya listrik dan transmisi melalui PLN saat ini masih tergolong tinggi.
“Jadi nanti panel suryanya berbasis desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan diharapkan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia akan berdaulat di bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan,” paparnya.
