MALANG, PIJARNEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh kepala daerah agar bersikap terbuka dan aktif menyerap aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh kalangan generasi muda.
Hal tersebut ditegaskan Bima Arya saat menjadi pemapar dalam forum The 5th International Conference on Public Administration and Governance (ICoPAG) 2026 yang berlangsung di Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (21/10/2026). Ia menekankan bahwa penyusunan arah pembangunan daerah selayaknya diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok pemuda.
“Gubernur, wali kota, dan bupati seharusnya mengundang pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Ia menilai keberadaan kalangan muda harus dioptimalkan oleh para pemimpin daerah sebagai sumber gagasan baru yang segar dan inovatif dalam mengeksekusi program pembangunan. Keberlanjutan masa depan suatu daerah sangat bergantung pada seberapa luas ruang partisipasi yang dibuka bagi generasi muda sebagai calon pemegang tongkat kepemimpinan mendatang.
Sebagai rekam jejak praktik, mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menceritakan pengalamannya yang selalu melibatkan aktivis pelajar dan berbagai komunitas lokal dalam forum-forum pertemuan tingkat nasional. Dalam ruang tersebut, elemen pemuda diberi panggung untuk berdialog langsung dengan kepala daerah guna merancang arah perkembangan kota.
Ia secara tegas mengingatkan agar para gubernur, bupati, dan wali kota tidak menempatkan generasi muda sekadar sebagai komoditas politik pragmatis yang baru dilirik jelang momentum pemilihan umum.
“Jangan sampai generasi muda hanya dianggap penting ketika suara mereka dibutuhkan dalam pemilu,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara.
Di samping pelibatan pemuda, iq juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan institusi perguruan tinggi dalam merumuskan dan membahas arah kebijakan pembangunan daerah.
“Hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia,” tuturnya.
