TANGERANG, PIJARNEWS.ID – Gubernur Banten, Andra Soni, mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyukseskan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan efektivitas pembangunan serta pengelolaan dana di tingkat desa.
“Kami harap pelaksanaan Jaga Desa dapat dioptimalkan dengan melibatkan BPD melalui pendampingan kejaksaan. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan pengawasan pembangunan dan keuangan desa berjalan efektif,” katanya pada Jum’at (13/3/2026) di Tangerang.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menunjuk Provinsi Banten sebagai wilayah percontohan untuk optimalisasi program tersebut. Menurut Andra, Jaga Desa adalah upaya taktis dalam menguatkan pemantauan terhadap administrasi keuangan desa.
“Maka itu pendampingan sangat perlu agar semua program dari pemerintah pusat maupun daerah, bisa berjalan maksimal dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,” katanya sebagaimana dikutip Antara.
Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung, Reda Manthovani, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk dukungan kejaksaan demi terciptanya pengelolaan dana desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Program ini memadukan tugas BPD yang memang bertanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan desa.
“Agar para anggota BPD bisa lebih tajam dalam pengawasannya, maka disinergikan dengan program Jaga Desa. Ini bukan dalam rangka mencari kesalahan atau melakukan kriminalisasi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem pelaporan keuangan desa kini sudah berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terhubung langsung dengan aplikasi Jaga Desa dari kejaksaan. Walaupun sistem digital sudah berjalan, BPD tetap diminta untuk memantau langsung pelaksanaan di lapangan.
“Sebab, pertanggungjawaban yang muncul dalam aplikasi Jaga Desa itu hanya berupa angka,” ujarnya.
