BANDUNG, PIJARNEWS.ID – Untuk mengakselerasi kemajuan di tingkat desa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM diharapkan mampu mengawal pemanfaatan dana desa secara maksimal, khususnya dalam mengeksekusi berbagai proyek infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik demi penguatan ekonomi desa,” katanya di Bandung, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, fondasi ekonomi desa yang kuat merupakan pilar utama untuk menekan angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia menyoroti kasus belasan warga Jabar di Maumere yang tertipu janji pekerjaan, namun justru berujung dieksploitasi di tempat hiburan malam.
“Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” tegasnya sebagaimana dikutip Antara.
Lebih lanjut, ia juga memaparkan berbagai ancaman nyata yang saat ini menggerogoti perekonomian warga desa. Masalah tersebut meliputi jeratan pinjaman online (pinjol), peredaran obat keras jenis Tramadol di warung-warung kecil, hingga fenomena judi online yang nilai perputarannya di Jawa Barat telah menyentuh angka Rp2,5 triliun.
“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menegaskan kesiapan lembaganya untuk berkolaborasi dengan Pemprov Jabar guna memberantas penyakit sosial sekaligus mendorong pembangunan yang berakar dari masyarakat.
“Kemajuan Indonesia harus dimulai dari percepatan pembangunan desa dengan strategi yang tidak lagi sepenuhnya dari atas ke bawah (top-down), melainkan mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui partisipasi masyarakat,” katanya.
