LUMAJANG, PIJARNEWS.ID -Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, menegaskan bahwa fondasi untuk mewujudkan Kabupaten Lumajang yang berdaya saing terletak pada seberapa inovatif desa-desanya.
Menurutnya, visi kabupaten yang inovatif mutlak memerlukan dukungan dari akar rumput, di mana kepemimpinan di tingkat desa harus mampu menjadi motor utama penggerak perubahan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam agenda Semeru Corpu Lumajang Series 6 yang digelar di Kantor Bupati Lumajang, pada hari Jumat.
“Desa yang mampu mengembangkan potensi lokal melalui berbagai inovasi akan menjadi pondasi penting bagi terwujudnya kabupaten yang lebih maju, adaptif, dan memiliki daya saing,” katanya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah daerah tidak dinilai dari kuantitas program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu mengolah potensi lokal menjadi manfaat yang riil bagi warga.
Lewat pendekatan tersebut, ekonomi lokal akan menguat dan kualitas pelayanan publik dapat terus didongkrak. Oleh karena itu, ia mendorong agar cara kerja pemerintahan diubah.
“Inovasi perlu menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kolaborasi, tata kelola yang adaptif, serta pemanfaatan potensi lokal sebagai penggerak pembangunan,” katanya sebagaimana dikutip Antara.
Sejalan dengan pandangan dari BRIN, Bupati Lumajang, Indah Amperawati mengemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini juga tengah memacu kultur inovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mengingatkan jajarannya bahwa berinovasi tidak selalu berarti harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Memangkas rantai birokrasi, mempercepat respons layanan, serta meningkatkan akuntabilitas juga merupakan bentuk nyata dari inovasi birokrasi.
“Inovasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meningkatnya ekspektasi masyarakat harus dijawab dengan birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi,” ucapnya.
