JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjalin sinergi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk merumuskan manuver strategis guna memacu kemajuan sekitar lima ribu desa berstatus tertinggal.
Program akselerasi pembangunan ini difokuskan pada kawasan yang tersebar di 30 kabupaten di seluruh Indonesia.nMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (8/6/29026), menyoroti urgensi dari langkah kolaboratif ini.
Ia mengungkapkan bahwa 30 kabupaten yang menjadi sasaran tersebut merupakan penyumbang angka terbesar bagi status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Tanah Air, yang secara agregat mencapai 9.300 desa.
“Ini perlu dilakukan karena ada Asta Cita keenam yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan,” katanya.
Ia kemudian memaparkan realitas memprihatinkan di kawasan tersebut, di mana ribuan desa masih terisolasi dari akses listrik dan sinyal telekomunikasi, serta sangat kekurangan infrastruktur dasar seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan air bersih.
“Nah 6.000 desa berada di 30 Kabupaten ini jadi totalnya hampir 75 persen. Jadi jika ini bisa diselesaikan maka Daerah Tertinggal Insya Allah bisa diselesaikan,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara.
Untuk mengurai tantangan besar di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan orkestrasi lintas sektor yang melibatkan partisipasi negara donor, pihak swasta, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar target pengentasan desa tertinggal dapat terwujud pada periode pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pada forum yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memandang rapat koordinasi ini sebagai instrumen krusial untuk memotret kondisi faktual di 30 kabupaten 3T tersebut secara komprehensif.
Menjelang 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia, is menegaskan perlunya terobosan nyata guna menuntaskan defisit infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di pelosok negeri.
“Hal-hal ini yang harus kita pecahkan dan akan saya laporkan ke Presiden,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari upaya pembenahan ini, para kepala daerah dari wilayah-wilayah sasaran juga akan diberikan ruang untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para bupati untuk menyampaikan laporan dan kondisi riil di lapangan, yang nantinya akan ditarik sebagai bahan pertimbangan strategis bagi Presiden dalam merumuskan kebijakan.
