MALANG, PIJARNEWS.ID – Menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, merapatkan barisan melalui agenda konsolidasi demokrasi guna menjamin validitas dan keakuratan data pemilih.
Ketua Bawaslu Kota Malang, Arifudin, menjelaskan bahwa sinergi strategis ini menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektoral dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
“Penekanannya kerja sama konsolidasi dengan pemerintah kota berkaitan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang intinya berkaitan dengan kinerja Bawaslu. Nanti kami mengambil dari OPD,” katanya di Kota Malang, Selasa (28/4/2026).
Kesepakatan krusial ini diikat secara formal melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Bawaslu Arifudin dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Menurutnya, pemantapan konsolidasi ini memegang peranan vital untuk mempertegas posisi serta fungsi pengawasan Bawaslu di tingkat daerah dalam menyongsong pesta demokrasi.
“Langkah ini juga menindaklanjuti aturan dari Bawaslu Republik Indonesia,” ujarnya.
Melalui kemitraan erat dengan Pemkot Malang, lembaga pengawas pemilu ini meyakini proses tata kelola data kependudukan yang sangat dinamis akan menjadi jauh lebih terukur dan mudah dikendalikan.
Kepastian data ini menjadi fondasi mutlak agar tidak ada hak suara warga yang tercecer, sekaligus memastikan seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat—khususnya para pemilih pemula—bisa terakomodasi dengan baik dalam daftar pemilih. Lebih jauh, komitmen ini juga akan diiringi dengan pelibatan aktif warga.
“Iya termasuk dengan pengawasan partisipatif. Kalau berkaitan dengan pelanggaran akan kami kerjakan,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara.
Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menaruh harapan besar agar gerbong konsolidasi ini mampu mendongkrak performa Bawaslu agar lebih prima dalam mengawal seluruh ritme persiapan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan presiden.
Sebagai wujud komitmen nyata, pemerintah daerah turut memfasilitasi infrastruktur penunjang bagi lembaga pengawas tersebut.
“Sehingga tadi konsolidasinya ditandai dengan nota kesepahaman. Kami juga memberikan dukungan berupa kantor baru di lokasi yang lebih strategis dan mudah-mudahan kinerja Bawaslu bisa lebih optimal,” ucapnya.
