Menu

Mode Gelap
Saud El-Hujjaj : Lima Hal untuk Melihat Konflik di Timur Tengah Komunikasi UMM Latih SMA Muhammadiyah 1 Denpasar Membuat Video Pendek Kuliah Tamu Prodi Sosiologi: Persiapan Indonesia Menuju Negara Industri Sinergisitas AUM Tingkatkan Kualitas Pendidikan Muhammadiyah SMA Muga Parengan Hidupkan HW Melalui LKP

Ekonomi · 22 Jan 2021 16:13 WIB ·

Kerugian Negara Akibat Gempa Sulbar Ditaksir Mencapai Rp 494 Miliar


					Sejumlah alat berat yang sedang membersihkan puing-puing reruntuhan Kantor Gubernur Sulbar. (Antara Foto) Perbesar

Sejumlah alat berat yang sedang membersihkan puing-puing reruntuhan Kantor Gubernur Sulbar. (Antara Foto)

MAMUJU, PIJARNews.id – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu RI mengungkapkan kerugian negara dari adanya barang milik negara (BMN) yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat yang ditaksir mencapai Rp 494,28 miliar.

Pilgub Jatim 2024

Kepala Kanwil DJKN Kemenkeu Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Ekka S. Sukadana menyebutkan kerugian senilai total Rp 494,28 miliar itu berasal dari 279 objek yang meliputi 118 bangunan rumah negara dan 161 gedung bangunan kantor.

“Kami sudah keliling di antara Mamuju dan Majene. Dari data yang kami terima hari ini dampak gempa lumayan juga,” ujarnya, Jumat (22/1/2021).

Ekka merinci kerugian yang ditimbulkan dari gedung milik Kementerian Keuangan mencapai Rp 75 miliar sedangkan gedung BPKP Mamuju mencapai Rp 23 miliar.

“Kantor BPKP Mamuju juga bangunannya rusak Rp23 miliar hitung-hitungan kami. Pelayanan TVRI di sana sementara mencari tempat yang memungkinkan itu sekitar Rp 5 miliar kerugian,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan gempa bumi juga berdampak pada rusaknya berbagai infrastruktur senilai total Rp405 miliar yang terdiri atas 23 jembatan dan jalan Trans Sulawesi sepanjang 20 kilometer.

Karena itu, Ekka menekankan pentingnya program asuransi BMN karena ketika terjadi kerusakan dapat langsung diperbaiki dan tidak perlu menunggu dua sampai tiga tahun.

“Betapa pentingnya asuransi ini. Ketika ada klaim pembangunan kembali dapat dilakukan segera. Tidak menunggu dua sampai tiga tahun,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Ferdinand Lengkong juga mengungkapkan banjir di Kalimantan Selatan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 35,4 miliar dari 11 satuan kerja.

“Sementara kami baru menyurati Korwil Satuan Kerja untuk pendataan BMN lain yang terdampak banjir untuk dilaporkan ke DJKN,” katanya. (fzi/mad)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

Bawaslu Kabupaten Bantul Sosialisasikan hal-hal yang dilarang selama masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024

15 September 2024 - 18:34 WIB

Beti Dewi, Tingkatkan Perekonomian Desa Wisata

13 September 2024 - 23:11 WIB

Satu Dekade Dana Desa, Apakah Kesejahteraan Masyarakat Desa Meningkat?

12 September 2024 - 06:22 WIB

Pemkab Serang Luncurkan 100 Perpustakaan Desa Digital

12 September 2024 - 06:16 WIB

Program Pemutihan Pajak 2024 di Jawa Timur Dimanfaatkan oleh 536.740 Objek Pajak

9 September 2024 - 21:01 WIB

Bupati Banyuwangi Kembali Jalankan Program Bunga Desa

9 September 2024 - 20:51 WIB

Trending di News