SUMEDANG, PIJARNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa dengan memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus desa untuk menekan laju urbanisasi.
Hal itu ia sampaikan saat Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (15/1/2025).
Ia mengungkapkan bahwa urbanisasi merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh sejumlah negara. Ini terutama negara yang pembangunannya berorientasi pada perkotaan. Ia mengambil contoh permasalahan urbanisasi yang dihadapi negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.
Masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan. “Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai kehidupan kota di kedua negara tersebut sangat kompetitif. Ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi. Ia berharap setelahnya mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan di kota.
Hal ini kemudian berdampak terhadap rendahnya keinginan untuk menikah di kalangan penduduk usia produktif. Akibatnya populasi penduduk di negara tersebut menurun.
“Nah akibatnya apa yang terjadi? Penduduk mereka usia muda makin lama makin berkurang. Itu disebut dengan populasi yang makin menciut,” katanya sebagaimana dikutip Antara.
Ia juga berharap Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di dua negara tersebut. Ia menegaskan Indonesia belum terlambat untuk mencegah laju urbanisasi yang tak terkendali.
Ini mengingat persentase jumlah masyarakat yang tinggal di kota dan desa terbilang merata, yakni 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Angka kelahiran di Indonesia pun terbilang cukup tinggi. “Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi,” ucapnya.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membangun desa agar lebih hidup dan mandiri. Hal ini seperti memperkuat sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran.
