MALANG, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana mempercepat penyusunan peraturan wali kota (perwali) sebagai aturan teknis pelaksanaan program bantuan Rp50 Juta per RT sehingga bisa berjalan sesuai target pada 2026.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu yang mengatakan program Rp50 Juta per RT mengusung konsep tematik.
“Kami kejar supaya bisa masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026,” katanya di Kota Malang pada Minggu (12/10/2025).
Ia menyatakan bahwa saat inj pembahasan perwali tentang dana bantuan RT sudah dikirimkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk diproses nomor registrasi.
“Ketika selesai, selanjutnya regulasi yang memuat detail teknis pelaksanaan program bisa diterbitkan dan disosialisasikan kepada masyarakat,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara.
Program Rp50 juta per RT nantinya dimungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKDP). Karena berkonsep tematik, maka mekanisme pengusulan pengajuan program dilakukan melalui wadah partisipatif, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) reguler.
Ia menyampaikan bahwa usulan diharapkan melihat pada persoalan yang dinilai paling krusial di sebuah wilayah, sehingga pelaksanaan program ini bisa terserap maksimal ke warga.
“Kalau di Sawojajar sering banjir, di RT-nya mengusulkan untuk mengatasi banjir. Jadi sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, bantuan untuk RT ini menjadi salah satu program prioritas dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin. Ia juga menyebut bahwa penyaluran bantuan bukan dalam bentuk uang tunai tetapi berupa program kegiatan.
Alhasil, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang akan disesuaikan dengan jumlah usulan program dari RT.
“Di Kota Malang ada 4.320 RT, kalau nanti yang hanya 4.000 akan disesuaikan,” tutupnya.
