MALANG, PIJARNEWS.ID – Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) Tingkat Regional Jawa Timur resmi dibuka pada Rabu (12/2/2025) di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusian (Pusdiklat) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Program yang diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur ini mengangkat tema “Berdaya Bersama Menuju Masyarakat yang Berkemajuan” dan diikuti oleh delegasi PDM se-Jawa Timur serta delegasi organisasi otonom di wilayah Jawa Timur.
Ketua MPM PWM Jawa Timur Luthfi J. Kurniawan, mengungkapkan bahwa keberadaan MPM di PWM Jatim saat ini telah memasuki periode kedua. Pada periode pertama, MPM difokuskan pada pembangunan dan penguatan kelembagaan. Sementara di periode sekarang tinggal melanjutkan.
“Jadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa disamakan dengan Majelis lain yang sudah ada sejak awal berdirinya Muhammadiyah,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan SEKAM Regional Jawa Timur dimotori oleh Bidang Diklat MPM PWM Jatim. Sebelumnya, MPM PWM Jatim telah mengelilingi Jawa Timur untuk membangun infrastruktur dengan membentuk berbagai komunitas bagi petani, nelayan, buruh migran dan difabel.
Sementara itu Ketua MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Nurul Yamin menyatakan bahwa hal yang menggembirakan saat SEKAM bisa dilaksanakan di UMM. Terlebih dalam sejarahnya, MPM pertama kali dibentuk di Muktamar Muhammadiyah tahun 2005 yang letaknya juga di UMM.
“UMM seperti rumah kedua bagi Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Setiap aktivitas dan kegiatan MPM, selalu difasilitasi oleh UMM. Seperti musyawarah hngga rapat kerja nasional,”
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan Amanat Muktamar Muhammadiyah ke 48, salah satu program prioritas MPM adalah meningkatkan dan memperkuat dakwah di akar rumput.
“MPM merupakan reaktualisasi sejarah berdirinya Muhammadiyah, dimana salah satu majelisnya adalah Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Hanya saja PKO mengalami penyederhanaan makna karena hanya identik dengan kesehatan saja,” katanya.
Dengan begitu keberadaan akar-akar rumput yan lain kurang mendapat perhatian dari Muhammadiyah. Maka pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2005 di UMM, Lembaga Butuh Tani dan Nelayan diubah menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
Ia mengatakan bahwa terdapat kompleksitas permasalahan di masyarakat, terkhusus kelompok marjinal. Maka butuh kekuatan kelembagaan yang bisa menjangkau hingga akar rumput. Sebab terdapat pendekatan yang berbeda terhadap kelompok marjinal.
