BOGOR, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, tengah menggencarkan strategi desentralisasi pengelolaan limbah sampah dengan menjadikan desa sebagai pusat penanganannya.
Langkah strategis ini diinisiasi oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, guna memangkas beban biaya operasional angkut sampah yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah setiap tahunnya, sembari mewujudkan ekosistem lingkungan yang lebih asri dan sehat.
Skala persoalan limbah di wilayah ini terbilang masif. Mengacu pada data demografi dengan populasi mencapai 6,19 juta jiwa, timbunan sampah harian yang diproduksi warga Kabupaten Bogor menyentuh angka 3.000 ton—berdasarkan estimasi rata-rata produksi limbah setengah kilogram per kapita per hari.
Realita ini ia paparkan selepas memimpin rapat koordinasi bantuan keuangan akselerasi desa bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Pendopo Bupati, Cibinong, pada Rabu (29/4/2026).
Persoalan kian kompleks lantaran kapasitas armada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor saat ini baru sanggup menyedot separuh dari total volume tersebut, yakni sekitar 1.500 ton per hari.
Alhasil, sisa timbunan yang tidak terangkut sangat mendesak untuk dikelola secara mandiri oleh tiap-tiap desa. Tingginya beban operasional ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.
“Dari 1.500 ton itu membutuhkan biaya lebih dari Rp100 miliar per tahun. Maka kami ingin lebih efektif, lebih efisien, dan ini bisa menjadi potensi pendapatan ekonomi buat desa masing-masing,” katanya.
Ia juga meluruskan bahwa inisiatif kemandirian desa ini berdiri sendiri dan tidak memiliki korelasi langsung dengan megaproyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang rencananya akan didirikan di TPA Galuga. Titik berat Pemkab Bogor saat ini murni untuk memutus mata rantai masalah sampah dari hulunya. Dengan penyelesaian di tingkat desa, volume sampah yang harus dikirim ke tempat pembuangan akhir otomatis akan menyusut secara drastis.
Lebih jauh, tata kelola ini dirancang untuk memantik peluang pemberdayaan ekonomi baru bagi warga setempat, salah satunya lewat pembentukan kampung ramah lingkungan serta program daur ulang berbasis partisipasi masyarakat.
“Kami ingin desa menjadi rapi, desa menjadi bersih, desanya menjadi sehat, dan ke depan pengelolaan sampah ini bisa menjadi penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara.
Sebagai wujud keseriusan, ia memastikan bahwa Pemkab Bogor turut menggandeng Dinas Lingkungan Hidup guna memberikan pendampingan langsung ke berbagai desa untuk merintis kampung ramah lingkungan.
Pendekatan proaktif atau “jemput bola” ini dinilai krusial untuk mempercepat kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat dalam merawat kebersihan wilayahnya secara berkesinambungan.
Di wilayah tersebut, kolaborasi erat lintas elemen—mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, pengurus RT/RW, hingga masyarakat umum—berhasil membuktikan bahwa laju pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.
