SLEMAN, PIJARNEWS.ID – Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menegaskan bahwa Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) kalurahan (setingkat desa) dan kapanewon (kecamatan) memiliki peran dan tugas yang strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Seluruh TPK tingkat padukuhan, kalurahan dan kapanewon harus bersinergi. Mulai dari ‘ngopeni’ (mendampingi) keluarga miskin, kemudian menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, hingga monitoring dan evaluasi,” ungkapnya saat rapat koordinasi TPK terkait revitalisasi kelembagaan di rumah dinas Wakil Bupati Sleman, Selasa (11/10/2025).
Mengingat peran tersebut maka revitalisasi kelembagaan sangat diperlukan untuk membantu percepatan penanganan kemiskinan. Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan data Dinas Sosial Sleman pada 2024 jumlah KK miskin turun 0,33 poin. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik turun 0,06 poin.
“Untuk itu, ketepatan sasaran kemiskinan (profil keluarga miskin) sangat dibutuhkan untuk perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sarastomo Ari Saptoto mengatakan Pemkab Sleman telah menginisiasi sejumlah program guna mendukung kegiatan penanganan kemiskinan, salah satunya program Sleman Pintar.
“Melalui program ini, masyarakat diberi akses pendidikan yang lebih tinggi. Karena pendidikan adalah salah satu kunci penanggulangan kemiskinan. Kami harap program ini bisa disosialisasikan di daerah masing-masing,” katanya sebagaimana dikutip Antara.
Kegiatan rapat koordinasi ini sendiri selain dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, juga dihadiri TPK tingkat padukuhan, kalurahan, dan kapanewon se-Kabupaten Sleman serta sejumlah OPD terkait.
