Memasuki awal tahun 2026, dunia internasional kembali dibuat mengernyitkan dahi oleh manuver Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Belum selesai dengan kontroversi mengenai penangkapan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela, Trump melontarkan keinginan menguasai Greenland dari Denmark. Sebuah wacana yang terdengar absurd di telinga diplomat modern.
Ketika Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyebut ide itu “mustahil”, Trump meradang dan membatalkan kunjungan kenegaraannya. Penangkapan Maduro dan niatan penguasaan terhadap Greenland sepintas terlihat tidak berhubungan. Satu adalah krisis kemanusiaan dan politik di Amerika Latin, sementara yang lain tampak seperti ambisi real estate yang salah tempat. Meskipun demikian, jika dibedah lebih dalam, keduanya merupakan wujud nyata dari bangkitnya kembali apa yang disebut sebagai “politik koboi” dalam wajah yang lebih transaksional.
Manuver politik Presiden AS baru-baru ini tidak cukup hanya dilihat sebagai spontanitas seorang pemimpin yang eksentrik. Politik Koboi AS lebih tepat dipandang sebagai gejala dari pergeseran mendasar dalam bagaimana negara tersebut memandang dirinya sendiri di panggung dunia, sebuah upaya radikal untuk merestorasi rasa aman, bukan secara fisik, melainkan secara ontologis.
Istilah “politik koboi” dalam Hubungan Internasional sering diasosiasikan dengan gaya kepemimpinan yang unilateral, agresif, dan memandang dunia dalam kerangka moral hitam-putih yang simplistik. Seperti seorang sheriff di wilayah Wild West, sang pemimpin bertindak berdasarkan insting, mengabaikan birokrasi institusi internasional, dan lebih memilih “menembak dulu, bertanya kemudian”. Gaya kepemimpinan tersebut sempat melekat pada era George W. Bush pasca peristiwa 9/11. Akan tetapi, di tangan Trump, gaya politik koboi bermutasi menjadi pendekatan bisnis yang murni transaksional.
Untuk memahami mengapa Trump menerapkan “politik koboi”, kita perlu meminjam kacamata teoretis Jelena Subotic (2016) mengenai hubungan antara narasi, keamanan ontologis, dan perubahan kebijakan luar negeri. Dalam artikel seminalnya, Narrative, Ontological Security, and Foreign Policy Change, Subotic berargumen bahwa seperti halnya manusia, negara tidak hanya mengupayakan keamanan fisiknya, tetapi juga membutuhkan rasa aman secara ontologis.
Jika keamanan fisik berkaitan dengan perlindungan tubuh (atau wilayah negara) dari serangan, keamanan ontologis berkaitan dengan perlindungan diri dan identitas. Menurut Subotic, negara butuh rasa kesinambungan biografi. Mereka perlu cerita yang konsisten tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan ke mana mereka akan pergi. Subotic lebih jauh menegaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri sering kali terjadi bukan semata karena kalkulasi ancaman fisik, melainkan karena narasi lama tidak lagi memberikan rasa nyaman atau kebanggaan bagi identitas negara tersebut. Untuk itu, kebijakan baru dibuat untuk menambal keretakan pada “rasa diri” (sense of self) tersebut.
Restorasi Narasi “Great America”
Dalam konteks keamanan ontologis, tindakan Trump terhadap Venezuela dan Greenland dapat dibaca sebagai upaya agresif untuk memulihkan keamanan ontologis AS yang dirasa “hilang” oleh basis pendukungnya. Narasi liberal internasionalis yang diusung oleh pendahulunya, yang menekankan pada multilateralisme dan kesetaraan, dianggap telah menggerus identitas Great America yang dominan dan maskulin.
Kasus Greenland adalah contoh sempurna dari upaya restorasi narasi ekspansionis abad ke-19. Keinginan membeli wilayah berdaulat mengingatkan kita pada Louisiana Purchase atau pembelian Alaska. Dalam logika keamanan ontologis, Trump sedang berusaha menghidupkan kembali memori kolektif tentang Amerika yang ekspansif, yang bisa membeli apa saja dengan kekuatan dolarnya.
Bagi Trump, membeli Greenland bukan soal strategi militer di Arktik semata, melainkan soal menegaskan kembali status AS sebagai imperium yang mampu melakukan akuisisi raksasa. Bagi AS, penolakan Denmark mengganggu narasi kehebatan AS, sehingga Trump meresponnya dengan kemarahan. Sebuah reaksi khas ketika keamanan ontologis seseorang terancam.
Sementara itu, kasus Venezuela adalah reinkarnasi dari Doktrin Monroe, yang memandang Amerika Latin sebagai halaman belakang eksklusif AS. Dengan menekan Maduro secara unilateral dan mengabaikan konsensus regional yang lebih lunak, Trump sedang mementaskan kembali peran Amerika sebagai “polisi dunia” atau hegemon dunia.
Dengan menggunakan kerangka Subotic, kita bisa melihat bahwa “Politik Koboi” Trump adalah sebuah coping mechanism, di mana kecemasan akan penurunan status global AS (baik secara faktual maupun imajiner) direspon bukan dengan adaptasi diplomatik, melainkan dengan penegasan identitas yang hiper-maskulin dan unilateral. Trump sedang menulis ulang narasi kebijakan luar negeri AS, dari “Pemimpin Dunia Bebas” yang berbasis nilai, menjadi “Bos Besar” yang berbasis transaksi. Kebijakan AS mungkin tidak masuk akal secara strategis, namun sangat masuk akal secara ontologis.
Dampak Global dan Posisi Indonesia
Dampak dari pergeseran narasi kebijakan luar negeri AS sangat serius bagi tatanan internasional. Politik koboi yang didorong oleh kebutuhan keamanan ontologis membuat AS menjadi aktor yang sulit diprediksi. Hubungan diplomatik tidak lagi didasarkan pada hukum internasional atau aliansi jangka panjang, melainkan pada mood dan keuntungan transaksional sesaat yang dapat memuaskan ego nasionalisme sempit. Institusi internasional seperti PBB atau NATO menjadi kurang relevan di mata Washington jika tidak dapat melayani narasi “Amerika Didahulukan”.
Bagi Indonesia, fenomena ini adalah lampu kuning. Kita tidak bisa lagi bersandar pada asumsi lama bahwa AS akan selalu menjadi penjamin stabilitas yang rasional. Pada era di mana diplomasi menjadi sangat transaksional, Indonesia harus lebih cerdik dan pragmatis.
Langkah strategis yang dapat dilakukan ialah dengan memperkuat kemandirian strategis melalui ASEAN. Menghadapi raksasa yang sedang mengalami krisis identitas seperti AS, posisi tawar kolektif ASEAN jauh lebih berharga daripada diplomasi bilateral.
Selain itu, para diplomat kita harus memahami bahwa bernegosiasi dengan AS saat ini bukan lagi soal hukum internasional atau moralitas hak asasi manusia, melainkan soal “apa untungnya buat mereka”. Narasi diplomasi Indonesia harus mampu menyentuh ego dan kepentingan pragmatis Washington tanpa mengorbankan prinsip Bebas Aktif.
Dunia sedang menyaksikan AS yang sedang bertarung dengan bayangannya sendiri. Politik Koboi Trump adalah gejala dari negara yang sedang cemas akan identitasnya. Indonesia, sebagai penonton sekaligus pemain dalam panggung global, harus bersiap agar tidak terkena peluru nyasar dari sang sheriff yang sedang gelisah.
*Penulis: Hafid Adim Pradana, Direktur Renaissance Political Research and Studies (RePORT) dan Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
