Menu

Mode Gelap
Saud El-Hujjaj : Lima Hal untuk Melihat Konflik di Timur Tengah Komunikasi UMM Latih SMA Muhammadiyah 1 Denpasar Membuat Video Pendek Kuliah Tamu Prodi Sosiologi: Persiapan Indonesia Menuju Negara Industri Sinergisitas AUM Tingkatkan Kualitas Pendidikan Muhammadiyah SMA Muga Parengan Hidupkan HW Melalui LKP

Headlines · 20 Apr 2019 10:37 WIB ·

Ada Percobaan Delegitimasi Kepada Penyelenggara Pemilu, Direktur KJI: Rakyat Bersama KPU


					Ada Percobaan Delegitimasi Kepada Penyelenggara Pemilu, Direktur KJI: Rakyat Bersama KPU Perbesar

PIJARNEWS.ID- Mengawal demokrasi tidak sepenuhnya dibebankan penyelenggara pemilu, KPU. Tetapi partai Politik, civil society seperti Muhammadiyah, NU juga ormas lainnya harus terlibat di dalamnya. Siapapun yang menuding KPU tidak profesional, memihak salah satu paslon tanpa adanya data dan fakta merupakan tindakan tidak bermartabat. Tudingan itu tidak lain mencoba mendelegitimasi KPU.

Hal ini disampaikan Abdus Salam, M.Si Wakil Direktur Kedai Jambu Institute dalam rilis tertulisnya, Sabtu (20/4). Salam mengajak masyarakat menghormati kinerja para penyelenggara yang berhari-hari lembur.

“Teman-teman PPK, PPS, dan KPPS sampai larut malam melakukan rekapitulasi surat suara. Mari kita hormati, mereka secara cermat dan hati-hati dalam mengawal proses demokrasi ini,” kata pria yang didapuk sebagai Korda Kotaku Surabaya ini.

Salam menyayangkan,
justru tudingan dan penyenaran berita yang menyudutkan KPU. Anehnya, kata Salam berita itu diproduksi oleh kelompok atau peserta kontestasi. Misalnya, kelompok pendukung salah satu paslon menilai lembaga survey dibayar dan tidak independent.

Menurut Salam, framing yang dibangun itu setelah sejumlah lembaga survey dengan metode Quick Count (QC) menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul. “Kenapa yang disalahkan justru KPU, bahwa tidak integritas dan seterusnya,” katanya.

“Jadi penilaian berlebihan terhadap KPU yang dinilai memihak salah satu paslon tanpa bukti, membuktikan framing sengaja dibuat untuk penggiringan opini melegitimasi KPU,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris KNPI Jawa Timur Sholikhul Huda, M.Fil.I meminta masyarkat tetap fokus dan mempercayakan semua itu kepada penyelenggara pemilu. Bahwa KPU melakukan prosedur proses pemilu sesuai Undang-undang dan memegang asas dan prinsip penyelenggara pemilu.

Tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menghimbau kepada masyarakat jangan muda terprovokasi oleh berita-berita yang menyudutkan KPU.

Sholikh juga Direktur KJI ini menyarankan masyarakat terus mengawal dan memantau kinerja KPU secara proporsionl dan rasional.

Sholikh meminta KPU jangan pantang mundur, terus bekerja sesuai Undang-undang. “Rakyat percaya KPU dan bersama KPU,” ungkapnya untuk itu tunjukkan kinerja secara proposionl jujur adil. (AK)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Provinsi Jabar Jadi Daerah Terpadat Di Idonesia

20 Juli 2024 - 16:01 WIB

Kadin DPMD Blitar Pastikan Anggaran Gaji Kades Sudah Tersedia

19 Juli 2024 - 20:49 WIB

Pemkab Kudus Serahkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Kepada 118 Kepala Desa

18 Juli 2024 - 20:09 WIB

Pemkab Kediri Gelontorkan Rp.51,45 Miliar Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Tingkat Desa

18 Juli 2024 - 20:03 WIB

Cegah Urbanisasi, Dirjen Bina Pemdes Tingkatkan P3PD

17 Juli 2024 - 18:58 WIB

Pendamping Desa, Salah Satu Pilar Penopang Kinerja Kemendes PDTT

15 Juli 2024 - 19:16 WIB

Trending di News