Indonesia adalah negara dengan banyak pulau yang memiliki sumber daya laut yang sangat kaya. Laut bukan hanya bagian penting dari identitas geografis bangsa, namun juga merupakan mata pencaharian bagi jutaan orang yang bergantung pada sektor perikanan. Akan tetapi, potensi besar ini belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi komunitas nelayan. Di tengah kekayaan laut yang ada, nelayan masih menghadapi masalah klasik seperti kekurangan modal, ketidakpastian penghasilan, tingginya biaya operasional, serta posisi tawar yang lemah dalam pasar hasil tangkap.
Kondisi ini menunjukkan adanya isu mendasar dalam pengembangan sektor kelautan. Selama ini, keberhasilan sektor perikanan sering kali diukur dari peningkatan produksi dan nilai ekonomi, sedangkan kesejahteraan nelayan yang merupakan aktor utama sering kali tidak jadi fokus utama. Para nelayan bekerja di tengah risiko cuaca dan keselamatan di lautan, namun banyak dari mereka masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ini berarti masalah nelayan bukan hanya tentang meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga tentang bagaimana agar sumber daya laut dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di pesisir.
Situasi ini memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat berbasis agama. Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, memiliki tanggung jawab moral untuk memperluas jangkauan dakwahnya. Salah satu momen yang patut diperhatikan adalah pengukuhan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur pada hari Sabtu (7/11/2026) di Aula PWM Jawa Timur, Surabaya.
Acara tersebut dihadiri oleh Hanif Faisol Nurofiq selaku Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Prof. Nazarudin Malik sebagai Wakil Ketua PWM Jawa Timur, Lutfi J. Kurniawan sebagai Ketua MPM PWM Jawa Timur, serta Dr. Nurul Yamin sebagai Ketua MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengukuhan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat organisasi dan pemberdayaan nelayan dalam lingkup Muhammadiyah.
Namun, satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa pengukuhan bukanlah akhir dari sebuah gerakan. Setelah pengukuhan, tanggung jawab yang lebih besar justru dimulai. Jangan sampai JALAMU hanya menjadi identitas kelembagaan yang aktif dalam kegiatan formal, tetapi tidak hadir saat nelayan menghadapi masalah ekonomi, kesulitan akses pasar, dan ketidakpastian pekerjaan.
Organisasi yang fokus pada pemberdayaan seharusnya diukur berdasarkan kemampuannya untuk membawa perubahan, bukan dari kemewahan acara pembentukannya. JALAMU perlu memiliki agenda kerja yang jelas, terukur, dan berangkat dari kebutuhan masyarakat. Langkah pertama yang perlu diambil adalah melakukan pemetaan kondisi nelayan, termasuk permasalahan ekonomi, akses modal, alat produksi, pemasaran, serta perlindungan sosial.
Pendataan yang tepat sangat penting agar program yang dilaksanakan tidak sekadar berdasarkan asumsi organisasi. Para nelayan harus dilibatkan sebagai subjek yang memahami permasalahan dan memiliki pengalaman langsung dalam beraktivitas di pesisir. Dengan begitu, pemberdayaan tidak hanya bersifat top-down, tetapi tumbuh dari partisipasi masyarakat.
Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah lemahnya posisi tawar nelayan dalam rantai ekonomi perikanan. Keterbatasan modal dan akses pasar membuat sebagian nelayan bergantung pada pihak lain untuk pembiayaan maupun penjualan hasil tangkapan. Keadaan ini dapat menghambat peningkatan kesejahteraan meskipun produksi perikanan tetap berlangsung.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat memperkuat koperasi serta kelompok usaha para nelayan, memberikan pendampingan dalam literasi keuangan, mengembangkan proses pengolahan hasil laut, dan memperluas akses pemasaran. Pemanfaatan teknologi digital juga sangat krusial agar para nelayan mendapatkan informasi tentang harga dan mempunyai alternatif saluran untuk memasarkan produk mereka.
Namun, program pemberdayaan seharusnya tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pelatihan atau pemberian bantuan. Dibutuhkan dukungan yang berkelanjutan serta evaluasi untuk menilai perubahan dalam pendapatan, keterampilan pengelolaan usaha, dan kemandirian dari kelompok nelayan.
Dakwah yang Mendukung Masyarakat Pesisir
Di sisi lain, gerakan JALAMU perlu dijadikan sebagai bagian dari dakwah sosial Muhammadiyah. Prinsip Al-Ma’un menunjukkan bahwa praktik keagamaan harus diwujudkan dengan perhatian dan dukungan terhadap kelompok masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan tidak hanya melalui penyampaian ceramah dan aktivitas keagamaan, tetapi juga harus terlibat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Muhammadiyah juga perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah, universitas, lembaga keuangan, dan komunitas nelayan. Masalah yang dihadapi di pesisir sangat kompleks jika hanya diatasi oleh satu organisasi saja. Selain aspek ekonomi, perhatian pada kerusakan ekosistem laut, polusi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan harus menjadi bagian dari agenda pemberdayaan.
Pada akhirnya, keberhasilan JALAMU tidak seharusnya dinilai dari jumlah kegiatan yang diorganisir atau banyaknya tokoh yang datang saat pengukuhan. Indikator sesungguhnya adalah perubahan yang dialami oleh para nelayan. Apakah mereka mengalami peningkatan pendapatan? Apakah akses untuk mendapatkan modal semakin terbuka? Apakah infrastruktur ekonomi mereka semakin kokoh? Dan apakah mereka memiliki kekuatan tawar lebih baik dalam proses pembangunan?
Pengukuhan JALAMU Jawa Timur merupakan sebuah momen penting bagi Muhammadiyah untuk memperluas inisiatif pemberdayaan masyarakat. Namun, momentum ini harus dijaga dengan aksi nyata, konsistensi organisasi, serta komitmen yang tegas. Muhammadiyah tidak hanya boleh hadir saat pengukuhan berlangsung, tetapi juga harus terus berada di tengah-tengah masyarakat ketika para nelayan menghadapi persoalan kehidupannya.
Sebab, dakwah dalam konteks pemberdayaan tidak dapat diukur dari seberapa sering kesejahteraan rakyat dibahas, melainkan dari sejauh mana perubahan nyata berhasil dicapai. Jangan biarkan para nelayan terus berjuang sendirian di laut yang melimpah. Kini saatnya Muhammadiyah menunjukkan bahwa kekuatan gerakan sosialnya dapat membawa kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.
