Konsolidasi Kekuasaan di Tengah Pergeseran Elite: Koalisi Besar dan Ujian Kelembagaan Pemerintahan Prabowo

Redaksi PIJARNews.ID
Konsolidasi Kekuasaan Prabowo
Penulis: Cahya Kalanuzza, S.Sos. Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta

Perkembangan politik Indonesia pada November 2026 menghadirkan sejumlah peristiwa yang menarik perhatian publik. Dua di antaranya adalah perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian, serta pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua peristiwa tersebut berlangsung dalam periode yang berdekatan ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi tantangan dalam mengelola konfigurasi politik dan kelembagaan pascatransisi pemerintahan.

Perkara dugaan penyadapan membuka pertanyaan mengenai kewenangan institusi keamanan, hubungan aparat dengan kekuasaan eksekutif, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, pengunduran diri Wakil Presiden membawa konsekuensi terhadap struktur kepemimpinan nasional dan mengharuskan negara menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan.

banner 350x525

Kedua peristiwa tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan kausal ataupun satu skenario politik yang terencana. Namun, keduanya dapat menjadi pintu masuk untuk memahami dinamika yang lebih luas, yakni bagaimana pemerintahan Prabowo mengelola warisan konfigurasi politik sebelumnya, mempertahankan dukungan elite, dan menata hubungan antara kekuasaan politik dengan institusi negara.

Situasi politik yang terus berkembang juga menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan hari ini belum tentu mencerminkan kondisi politik pada masa mendatang. Pergeseran hubungan antarelite, perubahan dukungan partai, maupun dinamika kelembagaan masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, analisis politik perlu dilakukan secara terbuka dan tidak terburu-buru mengunci kesimpulan mengenai kepentingan para aktor yang terlibat.

Di luar berbagai dinamika tersebut, terdapat kepentingan yang jauh lebih mendasar, yaitu bagaimana seluruh proses politik dapat memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif dan efisien, berpihak kepada masyarakat, serta mengutamakan kepentingan negara. Stabilitas politik bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan prasyarat agar pemerintah mampu menjalankan tanggung jawabnya kepada publik.

Transisi Kekuasaan dan Warisan Konfigurasi Politik

Peralihan pemerintahan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto pada Oktober 2024 tidak berlangsung dalam kondisi politik yang sepenuhnya terputus dari pemerintahan sebelumnya. Prabowo sebelumnya merupakan Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi, sementara Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024. Konfigurasi tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan hubungan politik antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan yang terbentuk setelah pemilu.

Pemerintahan baru tidak hanya mewarisi struktur birokrasi dan kebijakan sebelumnya, tetapi juga jaringan politik, kepentingan partai, serta hubungan antarelite yang terbentuk selama proses pemilu. Dalam konteks ini, transisi pemerintahan perlu dipahami sebagai proses yang tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian presiden, tetapi juga kemungkinan perubahan distribusi pengaruh di dalam kekuasaan.

Prabowo menghadapi tantangan untuk membangun otoritas politik pemerintahannya sendiri sekaligus mengelola kepentingan berbagai kelompok yang berkontribusi terhadap kemenangan elektoralnya. Tantangan tersebut semakin kompleks karena Indonesia menganut sistem presidensial multipartai yang menempatkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, stabilitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan presiden, tetapi juga kemampuan mengelola hubungan antarelite, menjaga konsistensi dukungan politik, dan memastikan bahwa kepentingan partai tidak mengesampingkan kepentingan penyelenggaraan negara.

Koalisi Besar dan Dinamika Partai Politik

Salah satu karakteristik penting pemerintahan Prabowo adalah luasnya dukungan partai politik di parlemen. Berdasarkan pemetaan Titi Anggraini dalam seminar nasional Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 20 Oktober 2026, tujuh partai pendukung pemerintahan memiliki 470 dari total 580 kursi DPR atau sekitar 81 persen. Partai tersebut terdiri atas Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Sementara itu, PDIP memiliki 110 kursi dan berada di luar kabinet (Anggraini, 2026).

Komposisi tersebut memberikan pemerintahan Prabowo basis dukungan legislatif yang luas. Secara politik, kondisi ini berpotensi mempermudah koordinasi antara pemerintah dan parlemen serta mengurangi hambatan dalam pembahasan agenda kebijakan. Namun, besarnya koalisi juga menghadirkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Dukungan politik yang luas tidak selalu identik dengan efektivitas pemerintahan maupun kuatnya mekanisme pertanggungjawaban.

Posisi Golkar menjadi salah satu aspek yang menarik untuk diamati. Pada 21 Oktober 2023, Golkar secara resmi mendukung dan mengusulkan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pendamping Prabowo. Dalam perkembangan berikutnya, Golkar tetap menjadi bagian dari partai pendukung pemerintahan. Perubahan posisi Gibran tentu menjadi perkembangan politik yang perlu dicermati, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Golkar mengalami perubahan orientasi atau sedang menjauh dari pemerintahan.

Di sisi lain, PDIP menghadirkan dinamika yang berbeda. Partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 tersebut berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo. Meskipun demikian, PDIP tidak secara formal mendeklarasikan diri sebagai oposisi dan menyampaikan posisi sebagai partai penyeimbang. Posisi tersebut memberikan ruang bagi PDIP untuk menjalankan fungsi pengawasan tanpa harus selalu menempatkan diri dalam pertentangan politik dengan pemerintah.

Dinamika tersebut terlihat ketika muncul inisiatif penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran. Pada 11 November 2026, Ketua Fraksi PDIP menyatakan bahwa seluruh 110 anggota fraksinya menyepakati penggunaan HMP. Namun, data administrasi DPR mencatat bahwa usulan formal tersebut ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi, dengan 14 penandatangan berasal dari PDIP. Kedua angka tersebut menggambarkan hal yang berbeda: 110 merupakan jumlah anggota Fraksi PDIP yang menyatakan persetujuan secara internal, sedangkan 120 merupakan jumlah penandatangan formal usulan lintas fraksi.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa dinamika politik parlemen tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pembagian sederhana antara koalisi pemerintah dan oposisi. Dukungan terhadap suatu mekanisme pengawasan dapat melintasi batas koalisi. Namun, karena Gibran menyampaikan pengunduran diri pada hari berikutnya, usulan HMP tersebut tidak dapat diperlakukan seolah-olah telah menghasilkan keputusan pemakzulan atau kesimpulan hukum DPR.

Dengan demikian, konfigurasi partai politik perlu dilihat sebagai arena negosiasi kepentingan yang dinamis. Koalisi besar dapat memberikan stabilitas politik, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan partai mempertahankan fungsi representasi, pengawasan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Institusi Keamanan dalam Pusaran Kekuasaan

Perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit Prabowo menghadirkan dimensi lain dalam pembahasan konsolidasi kekuasaan. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan penetapan sejumlah pejabat kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal. Listyo, yang sebelumnya menjabat Kapolri dan kemudian Kepala Staf Kepresidenan, termasuk di antara pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Pada 4 November 2026, Presiden Prabowo menandatangani keputusan pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah penetapan status tersangka tersebut diumumkan. Dalam perkembangan berikutnya, dua pejabat kepolisian lainnya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui proses etik. Hingga 17 November, sidang etik terhadap Listyo masih dijadwalkan untuk dilaksanakan pada pekan berikutnya.

Perkara ini memperlihatkan pentingnya batas kewenangan institusi keamanan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengumpulan informasi. Penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar hukum, prosedur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Apabila kewenangan tersebut digunakan di luar ketentuan, persoalannya tidak hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga kredibilitas institusi negara.

Dalam perspektif kelembagaan, kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana negara memastikan bahwa institusi keamanan bekerja berdasarkan mandat hukum dan kepentingan publik. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus mampu mencegah kewenangan aparat berkembang menjadi instrumen kepentingan personal maupun politik.

Namun, penetapan tersangka tidak dapat disamakan dengan pembuktian kesalahan pidana. Proses penyidikan, pemeriksaan etik, dan proses peradilan harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Prinsip praduga tak bersalah menjadi penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi instrumen pembentukan opini politik.

Oleh karena itu, penanganan perkara ini perlu ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Konsolidasi pemerintahan seharusnya tidak hanya menghasilkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan institusi keamanan, tetapi juga memastikan adanya pembatasan kewenangan yang efektif.

Pengunduran Diri Wakil Presiden dan Penataan Ulang Eksekutif

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka merupakan peristiwa penting lainnya dalam dinamika pemerintahan. Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan MPR. Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik. Presiden Prabowo menyatakan menghormati dan menerima keputusan tersebut dalam pernyataan resminya pada hari yang sama.

Peristiwa ini berlangsung di tengah kontroversi mengenai persyaratan pendidikan Gibran dan perkembangan sengketa hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 merupakan perkara tata usaha negara antara H.M. Subhan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, putusan tersebut harus dijelaskan sesuai objek sengketanya dan tidak boleh disederhanakan menjadi putusan pidana terhadap Gibran.

Dari perspektif ketatanegaraan, pengunduran diri tersebut membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan struktur eksekutif. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa perubahan pada posisi Wakil Presiden tidak sepenuhnya menjadi persoalan politik internal pemerintahan. Terdapat prosedur konstitusional yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan calon dan kepada MPR untuk memilih penggantinya.

Dalam konteks konsolidasi kekuasaan, proses pengisian jabatan ini dapat menjadi momentum untuk mengamati bagaimana Presiden mengelola kesinambungan pemerintahan dan hubungan dengan partai-partai pendukungnya. Namun, proses tersebut seharusnya tidak hanya dilihat sebagai arena negosiasi kepentingan politik, melainkan juga sebagai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan negara.

Penting untuk tidak langsung menafsirkan pengunduran diri Gibran sebagai bukti bahwa Presiden sedang memutus hubungan politik dengan Jokowi atau melakukan penataan ulang kekuasaan secara sepihak. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti tambahan, terutama mengenai keputusan politik, perubahan dukungan partai, dan kebijakan kelembagaan yang menyertainya.

Konsolidasi Kekuasaan: Stabilitas atau Konsentrasi Pengaruh?

Apabila dinamika partai politik, institusi keamanan, dan perubahan pada posisi Wakil Presiden ditempatkan dalam satu kerangka, terlihat bahwa konsolidasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas hubungan antara Presiden dan partai pendukung. Proses tersebut juga menyangkut bagaimana kekuasaan didistribusikan dan bagaimana institusi negara menjalankan kewenangannya.

Dalam sistem presidensial multipartai, pembentukan koalisi merupakan salah satu instrumen untuk membangun dukungan legislatif. Mainwaring (1993) menjelaskan bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartai menghadirkan tantangan dalam membangun kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Chaisty, Cheeseman, dan Power (2018) juga menunjukkan bahwa pengelolaan koalisi presidensial melibatkan berbagai instrumen, termasuk pembagian jabatan kabinet, negosiasi antarpartai, dukungan legislatif, dan pengelolaan anggaran.

Perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa koalisi besar dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Dukungan mayoritas parlemen berpotensi mengurangi kebuntuan pengambilan keputusan dan mempermudah koordinasi kebijakan. Dengan demikian, keberadaan koalisi besar tidak dengan sendirinya merupakan persoalan demokrasi.

Namun, persoalan muncul apabila kerja sama politik tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Slater (2018), melalui kajiannya mengenai kartelisasi partai dalam politik Indonesia, menunjukkan bahwa praktik berbagi kekuasaan secara luas dapat menghambat terbentuknya oposisi partai yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi akuntabilitas karena persaingan politik tidak selalu berlanjut menjadi pengawasan yang konsisten setelah pemilu.

Meskipun demikian, teori tersebut tidak dapat langsung dijadikan kesimpulan bahwa pemerintahan Prabowo telah mengalami kartelisasi. Fenomena tersebut harus diuji melalui perilaku aktual partai, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, proses legislasi, dan keterbukaan pengambilan keputusan. Dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi terhadap usulan HMP pada November 2026, misalnya, menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dan inisiatif pengawasan lintas fraksi masih dapat muncul.

Namun, satu peristiwa tersebut juga belum cukup untuk membuktikan bahwa mekanisme oposisi telah berjalan kuat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, konsep horizontal accountability dari O’Donnell (1998) menjadi relevan. Akuntabilitas horizontal merujuk pada kemampuan lembaga negara untuk mengawasi, memeriksa, dan apabila diperlukan memberikan konsekuensi terhadap tindakan lembaga negara lainnya melalui kewenangan yang sah. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak cukup hanya memperoleh legitimasi melalui pemilu, tetapi juga harus bekerja dalam sistem pengawasan antarlembaga.

Kajian Titi Anggraini (2026) mengenai stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perspektif tambahan bahwa stabilitas politik perlu dibedakan dari efektivitas pemerintahan. Koalisi yang luas dapat menjaga keberlangsungan pemerintahan, tetapi efektivitas tetap harus dinilai melalui kualitas kebijakan, kesinambungan kelembagaan, dan berjalannya mekanisme pertanggungjawaban. Perspektif tersebut berguna sebagai kerangka pengujian, bukan kesimpulan yang harus diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Situasi politik Indonesia masih terus berkembang dan perubahan konfigurasi kekuasaan merupakan kemungkinan yang tidak dapat dihindari dalam sistem demokrasi. Pergeseran hubungan antarelite, perubahan komposisi koalisi, maupun dinamika institusi negara merupakan bagian dari proses politik yang perlu diamati. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai arah pemerintahan.

Bagi masyarakat, pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah seluruh dinamika tersebut pada akhirnya diarahkan untuk kepentingan bersama. Perbedaan kepentingan politik seharusnya dapat dikelola tanpa menghambat jalannya pemerintahan. Koordinasi antarlembaga perlu menghasilkan kebijakan yang konsisten, sementara dukungan partai politik harus digunakan untuk memperkuat kapasitas negara, bukan sekadar mempertahankan pengaruh kelompok tertentu.

Dengan demikian, konsolidasi pemerintahan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas institusi, kesinambungan kebijakan publik, peningkatan kualitas pelayanan, dan kepastian hukum. Stabilitas politik memiliki arti penting apabila mampu menciptakan ruang bagi pemerintah untuk bekerja secara konsisten dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Konsolidasi yang tidak disertai akuntabilitas justru berisiko menjadikan kepentingan elite lebih dominan daripada tujuan penyelenggaraan negara.

Konsolidasi yang Harus Berpihak pada Kepentingan Publik

Perkembangan politik Indonesia pada November 2026 memperlihatkan bahwa konsolidasi pemerintahan berlangsung dalam lingkungan politik yang melibatkan berbagai kepentingan elite, partai politik, dan institusi negara. Perkara dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit Prabowo serta pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka merupakan dua peristiwa berbeda, tetapi keduanya memberikan ruang untuk mengamati bagaimana hubungan kekuasaan dan kelembagaan dikelola dalam pemerintahan Prabowo.

Besarnya dukungan partai di parlemen memberikan fondasi stabilitas politik, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas pemerintahan. Demikian pula, penguatan koordinasi antara pemerintah dan institusi keamanan harus tetap disertai pembatasan kewenangan serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dinamika politik akan terus berkembang dan perubahan konfigurasi kekuasaan merupakan kemungkinan yang tidak dapat dihindari. Namun, masyarakat tidak seharusnya hanya disibukkan dengan pertanyaan mengenai siapa yang sedang menguat, siapa yang kehilangan pengaruh, atau bagaimana hubungan antarelite berubah. Perhatian yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses politik tersebut tetap berorientasi pada kepentingan bersama.

Pada akhirnya, keberhasilan konsolidasi pemerintahan tidak semata-mata diukur dari kemampuan Presiden mengelola dukungan elite atau mempertahankan stabilitas politik. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana proses tersebut menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien, institusi negara yang profesional dan akuntabel, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan kepentingan nasional.

Pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang memiliki kendali politik atau dukungan mayoritas di parlemen. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu bekerja secara konsisten, mengelola perbedaan kepentingan secara dewasa, menjamin supremasi hukum, dan memastikan bahwa setiap kewenangan serta sumber daya negara digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Sebab, pada akhirnya, dinamika kekuasaan seharusnya tidak menjadi tujuan itu sendiri. Kekuasaan memperoleh maknanya ketika mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

*Penulis: Cahya Kalanuzza, S.Sos. Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta

Referensi

Anggraini, T. (2026, 20 Oktober). Stabil, tetapi Tidak Efektif: Menakar Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Bingkai Hukum Tata Negara dan Demokrasi. Seminar Nasional Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. (2018). Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective: Minority Presidents in Multiparty Systems. Oxford University Press.

Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. Journal of Democracy, 1(1), 51–69.

Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. Comparative Political Studies, 26(2), 198–228.

O’Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. Journal of Democracy, 9(3), 112–126.

Slater, D. (2018). Party cartelization, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition. Journal of East Asian Studies, 18(1), 23–46.

banner 350x525
https://pijarnews.id/wp-content/uploads/2025/02/E-Flyer-IG-Story_Penetapan-rev5.png