LUMAJANG, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mulai mematangkan skema program pengendalian inflasi tahun 2027. Langkah antisipatif ini disiapkan guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa penanganan inflasi membutuhkan kerja sama solid dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara berkesinambungan. Langkah ini harus berjalan linier dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lumajang.
“Kami ingin seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi agar terus meningkat. Saya terus berupaya bagaimana perekonomian masyarakat semakin baik dan itulah tujuan utama yang ingin dicapai,” katanya dalam keterangannya di Lumajang, Jumat (30/10/2026).
Ia juga mengapresiasi dukungan teknis dan pendampingan yang konsisten dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember dalam mengawal tata kelola perekonomian daerah.
“Kami memohon arahan dari Bank Indonesia Jember agar kami dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Lumajang,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara.
Melalui evaluasi kinerja serta penguatan kapasitas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemkab Lumajang merumuskan skema Quick Wins Tahun 2027 agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih fokus dan terukur.
“Upaya itu diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga Lumajang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor memegang peranan krusial untuk mengantisipasi potensi risiko tekanan inflasi, baik yang bersumber dari faktor global maupun dinamika pasar domestik.
“Upaya pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, salah satunya melalui optimalisasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Sinergi itu penting untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau,” katanya.
Ia menambahkan, operasionalisasi pengendalian inflasi di lapangan tetap mengacu pada landasan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif demi menjamin pasokan bahan pokok tetap aman bagi masyarakat.
Respon (1)
Komentar ditutup.