Gelaran Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi panggung perayaan masyarakat pecinta sepak bola di seluruh dunia. Meskipun demikian, alih-alih menjadi pesta yang bersih dari intervensi politik, atmosfer menjelang kick-off turnamen akbar empat tahunan ini justru dikotori oleh serangkaian polemik yang mencederai sportivitas. Ironisnya, alih-alih bertindak sebagai pengawal statuta yang tegas, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) justru mempertontonkan wajah kompromistis yang memprihatinkan.
Rentetan skandal logistik dan administratif mencuat ke permukaan. Salah satu yang paling mencolok adalah perlakuan diskriminatif pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu tuan rumah, terhadap Tim Nasional Iran. Skuad Iran dicekal dan tidak diizinkan mendirikan base camp latihan di wilayah AS. Akibatnya, mereka terpaksa menyingkir ke Meksiko untuk berlatih, dan hanya diperbolehkan menginjakkan kaki di AS pada hari pertandingan.
Hal ini semakin diperparah oleh birokrasi pengetatan visa yang luar biasa diskriminatif bagi para pemain dari negara-negara yang tidak sejalan dengan politik luar negeri Washington. Tak berhenti di situ, otoritas penyelenggara juga melakukan pelarangan terhadap salah satu wasit terbaik asal Afrika untuk memimpin pertandingan di AS.
Dalam merespon berbagai tindakan restriktif pemerintah AS, FIFA justru bersikap sangat hati-hati. Tanggapan yang dikeluarkan otoritas tertinggi sepak bola dunia itu terkesan lemah, normatif, dan sarat akan pembiaran. Hal ini menegaskan sebuah tesis pahit, di mana FIFA tidak lebih dari sebuah lembaga global yang penuh dengan standar ganda.
Untuk membedah kemunafikan institusional yang dilakukan oleh FIFA, kita perlu merujuk pada konseptualisasi “standar ganda” yang dirumuskan oleh James Goldstone dalam artikel ilmiahnya di Journal of International Criminal Justice (2024). Menurut Goldstone, standar ganda terjadi ketika entitas-entitas, baik berupa negara, organisasi, maupun individu yang berada dalam situasi yang sama dan setara, justru diperlakukan secara berbeda secara fundamental tanpa adanya alasan objektif yang jelas.
Ketika aturan hukum atau regulasi formal ditegakkan secara rigid pada satu pihak, namun dilonggarkan atau diabaikan pada pihak lain untuk kasus yang serupa, maka prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) telah runtuh.
Dalam ekosistem internasional, Goldstone mengingatkan bahwa standar ganda bukan sekadar kekhilafan administratif. Ia adalah alat politik yang sengaja digunakan oleh aktor-aktor dominan untuk mempertahankan keuntungan sepihak, sekaligus mendisiplinkan aktor-aktor lemah yang dianggap membangkang. Ketika sebuah organisasi global mengadopsi standar ganda, legitimasi moral organisasi tersebut sejatinya telah habis.
Kilas Balik Indonesia vs Hak Istimewa AS
Standar ganda FIFA pada Piala Dunia 2026 ini menjadi sangat benderang jika kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada beberapa tahun silam ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Kala itu, gelombang penolakan domestik muncul terhadap kehadiran delegasi timnas Israel atas dasar konstitusi dan solidaritas kemanusiaan.
Respons FIFA saat itu terhitung sangat cepat, agresif, dan tanpa ampun. Tanpa ruang negosiasi yang berarti, FIFA langsung mencabut status tuan rumah Indonesia, menghancurkan mimpi para pecinta dan pegiat sepak bola tanah air, dengan dalih menegakkan statuta bahwa politik tidak boleh mengintervensi sepak bola.
Namun, mari kita lihat apa yang terjadi hari ini. AS secara terang-terangan melakukan hal yang hampir serupa, bahkan lebih buruk: melakukan diskriminasi geografis dan administratif terhadap timnas Iran yang merupakan peserta sah Piala Dunia. AS mengintervensi wilayah teknis sepak bola demi syahwat politik luar negerinya.
Lalu di mana ketegasan FIFA yang dulu menimpa Indonesia? Mengapa sanksi pencabutan status tuan rumah atau ancaman pembekuan tidak pernah dilakukan oleh FIFA?
Perbedaan respon FIFA terhadap Indonesia dan AS mengonfirmasi argumen bahwa taring FIFA hanya tajam ketika berhadapan dengan negara-negara berkembang, namun mendadak tumpul dan ompong ketika berhadapan dengan negara adidaya.
Berbagai tindakan restriktif AS terhadap tim dan suporter dari negara yang hendak bertanding di negara tersebut membongkar mitos bahwa FIFA adalah organisasi yang powerful dan berdaulat penuh. Sebaliknya, FIFA terbukti sangat rentan dan subordinat di bawah ketiak kekuasaan Barat, khususnya AS selaku negara dengan pengaruh geopolitik terbesar di dunia.
Hegemoni Barat yang Merusak Lapangan Hijau
Pada akhirnya, berbagai diskriminasi yang dialami oleh sebagian supporter dan timnas peserta Piala Dunia 2026 memberikan penutup yang muram bagi romantisasi sepak bola sebagai olahraga pemersatu. Realitas ini memperlihatkan betapa kuat dan berakarnya hegemoni Barat, khususnya AS, dalam mendikte institusi-institusi global.
FIFA, dengan segala retorika indahnya tentang fair play, pada dasarnya tidak memiliki pilihan dan keberanian eksistensial untuk melawan kehendak sang hegemon. Ketika kepentingan ekonomi, hak siar, sponsor raksasa, dan tekanan diplomatik Washington mulai bermain, FIFA memilih untuk menggadaikan idealismenya. Mereka secara telanjang mempertontonkan standar ganda di hadapan miliaran pasang mata pencinta sepak bola di seluruh dunia.
Selama tata kelola sepak bola global masih diletakkan di bawah bayang-bayang hegemoni politik satu kutub, maka keadilan di lapangan hijau akan selalu menjadi barang mewah yang selektif. Piala Dunia 2026 barangkali akan tetap terselenggara dan melahirkan juara di akhir turnamen, namun di saat yang sama, ia telah mencatat kekalahan terbesar bagi moralitas dan integritas sepak bola internasional.
*Penulis: Hafid Adim Pradana, Direktur Renaissance Political Research and Studies (RePORT) dan Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
